Proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia yang direncanakan oleh pemerintah untuk diterbitkan pada 17 Agustus 2025 sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 RI telah memicu kontroversi luas di kalangan sejarawan, akademisi, dan masyarakat sipil.Tempo+7KOMPAS.com+7Historia+7

📚 Tujuan dan Struktur Proyek

Kementerian Kebudayaan, di bawah kepemimpinan Menteri Fadli Zon, menggagas proyek penulisan ulang sejarah ini dengan tujuan menyajikan narasi sejarah yang lebih “Indonesia-sentris” dan memperkuat identitas nasional. Proyek ini melibatkan sekitar 100 sejarawan dan akademisi, dengan Susanto Zuhdi sebagai ketua tim penulis. Buku ini dirancang dalam 10 volume, mencakup periode dari zaman prasejarah hingga era kontemporer, termasuk masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.kompas.idThe Australian

⚠️ Kritik dan Kekhawatiran

Sejumlah pihak mengkhawatirkan bahwa proyek ini berpotensi menjadi alat legitimasi politik dan mengaburkan fakta sejarah, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan peristiwa kontroversial lainnya.

• Pelanggaran HAM dan Peristiwa 1965–1966: Kekhawatiran muncul bahwa peristiwa pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965–1966, yang diperkirakan menewaskan lebih dari 500.000 orang, akan diabaikan atau direduksi dalam narasi baru. Reuters
• Peran Suharto dan Prabowo: Kritik juga diarahkan pada kemungkinan glorifikasi terhadap mantan Presiden Suharto dan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran HAM di masa lalu. Misalnya, Prabowo pernah dikaitkan dengan penculikan aktivis pada 1998, meskipun ia telah membantah tuduhan tersebut. Reuters
• Tafsir Tunggal Sejarah: Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak proyek ini karena dianggap berpotensi menciptakan “sejarah resmi” versi pemerintah yang mengabaikan keberagaman perspektif dan pengalaman masyarakat. Mereka menilai bahwa penulisan sejarah seharusnya melibatkan proses yang transparan dan partisipatif. https://www.alinea.id+3Historia+3KOMPAS.com+3KOMPAS.com

🧭 Tanggapan Pemerintah

Menteri Fadli Zon menyatakan bahwa proyek ini bertujuan untuk menyajikan sejarah yang lebih inklusif dan mencerminkan identitas nasional Indonesia. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi politik dalam proses penulisan, dan bahwa peristiwa-peristiwa penting, termasuk pelanggaran HAM, akan tetap dicantumkan.

🧩 Kesimpulan

Proyek penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini mencerminkan upaya pemerintah untuk merekonstruksi narasi sejarah bangsa. Namun, tanpa keterlibatan yang luas dari berbagai elemen masyarakat dan pendekatan yang transparan, proyek ini berisiko menjadi alat legitimasi politik yang mengabaikan kompleksitas dan keberagaman sejarah Indonesia.merdeka.com+3KOMPAS.com+3Historia+3

Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa penulisan sejarah dilakukan secara objektif, inklusif, dan akuntabel, agar dapat memperkuat pemahaman kolektif tentang masa lalu dan mendukung proses rekonsiliasi nasional.